Peraturan Lainnya

Berbagai peraturan lainnya yang digunakan oleh Politeknik Kesehatan Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi Politeknik Kesehatan Makassar sebagai berikut :

Keputusan Menteri :

  1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (download) #tidakberlaku
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 515/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Makassar pada Departemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (download)
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (download)
  4. Kepmenristekdikti RI No. 595/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar (download)
  5. Kepmenristekdikti RI No. 406/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program studi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi dan Program studi Pendidikan Profesi Fisioterapi Program Profesi (download)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi:

  1. Permenpan RB RI No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (download)
  2. Permenpan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (download)
  3. Permenpan RB RI No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (download)

Peraturan lainnya :

  1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (download)
  2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (download)
  3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (download)
  4. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No. HK.02.03/I.1/004873/2017 tentang Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 (download)
  5. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program studi Dalam Instrumen Akreditasi Program studi (download)
  6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (download peraturan, lampiran)
  7. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program studi (download)

Kebijakan :

  1. Arah Kebijakan Research & Development, Jurnal, & Publikasi (download)

Surat Edaran dll :

  1. Surat Edaran Kemristekdikti No. 5478/A.P1/SE/2017 Periode Awal Pelaporan PDDIKTI (download)
  2. Berita Acara Kesepakatan 22 Maret 2018 Rapat Pembahasan Pendidikan Profesi Ners dengan Raw Input Sarjana Terapan (download)
  3. Surat Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan No. DP.03.01/3/05584/2018 Perihal Nomenklatur Program studi dan Penamaan Gelar Lulusan Program Vokasi Bidang Kesehatan (download)
  4. Surat AIPNI No. 373/AINEC.Ka.Sr/VIII/2018 Perihal Peninjauan Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ners (download)
  5. Surat Pengantar ke Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 89/P1/PT/2018 Perihal Data Mahasiswa di Laman Forlap (download)
  6. Surat Edaran Kemristekdikti No. 508/B/TU/2018 Perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018 (download)
  7. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.02/III/2438/2018 tentang Tata Tertib Penggunaan Media Sosial Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (download)
  8. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan No. DP.03.01/3/02644/2017 tentang Penomoran Ijazah Nasional (download)
  9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 700/B/SE/2017 Perihal Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) (download)
  10. Surat Edaran Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan No. PR.04.02/1/2529/2019 Perihal Penggunaan Sistem Aplikasi Satu Anggaran dalam Proses Revisi Anggaran (download)
  11. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar No. OT.01.01/4.1/2972/2019 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Poltekkes Kemenkes Makassar (download)
  12. Surat Edaran Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan No. HK.02.03/4/6951/2019 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Poltekkes Kemenkes Periode Kenaikan Pangkat April Tahun 2020 (download)